BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan
akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita
selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya
pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti
bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua
sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau
metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak
diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai
pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat
yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30
tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya,
yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan
mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di
bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi
ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus
pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas
asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang
bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara
merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera
adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan
makmur).
Penilaian
atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan
penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan,
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya
masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum
dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam
undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas
kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan“pokok-pokok
kemakmuran
rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun
masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat
masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul
“mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
Pemerintah
harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit
bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung
dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung
pada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara,
namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program
yang akan dilaksanakan.
Pembangunan
dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan
jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses
pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti
oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa
diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka
pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus,
memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan
anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan
memegang peranan yang sangat menentukan.
B. Rumusan Masalah
Seperti yang telah
diuraikan pada latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai
berikut ;
1. Apa
definisi kemiskinan dan pengangguran?
2. Bagaimana
keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
3. Apa
yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
4. Program
apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan
dan pengangguran di Indonesia?
BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan
Pengangguran
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Sedangkan
pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja
baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari
pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan
tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat
pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi
maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan
memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk
Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta
penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab
kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun
perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab
sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam
upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran
adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah
termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya.
Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada
kecurigaan Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara
lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program
pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas.
Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir,
seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah
memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan
bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada
masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi
akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.
Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi
makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang
berkesinambungan.
Pembangunan
di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor
pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya
ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga
dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua
masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau
seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, terutama golongan
yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi
masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Progam
mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau
si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk
mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading
dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut
sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
B.
Penyebab
Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan
Pengangguran
adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja,
bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.
Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan
adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang
sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara
berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana
pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh
lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah
mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur
dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata.
Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan
potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan
bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia
Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian
kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai
pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran
di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja
yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja
tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi
pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat
dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan
menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan
yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam
proses ekspor impor.
Padahal
perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru
misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi
kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi
menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit
investasi kecil dan kredit modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun
ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan
tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala
Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah.
Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai
keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari
para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara
tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi
korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah
konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.
C.
Program
Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran.
Krisis
ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan
internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan
kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat
karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan
kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak
jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat,
seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang
dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak
Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal
sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi
banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat
mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain
itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan
JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk
memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga
memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan
penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah
kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
Kebijakan
Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut
Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di
Indonesia:
Ø Menaikan
anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan
pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
Ø Mendorong
APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk
meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja
Ø Tetap
mempertahankan program lama seperti:
Æ BOS
(Bantuan Operasional Sekolah)
Æ RASKIN
(Beras Miskin)
Æ BLT
(Bantuan Langsung Tunai)
Æ Asuransi
Miskin, dsb
Ø Akselerasi
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain:
menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
Ø Memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan
Ø Sinergi
masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
Ø Mendayagunakan
potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
Ø Menerapkan
pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
Ø Prioritas
kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung
paling miskin
Ø Open
Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang
dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
Ø Kompetitif:
desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan
dan cost effectiveness
Ø PPK,
P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
Ø Program
Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
Ø Program
pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah,
kredit mikro, dll.
Ø Program
Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong
kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri
Energi”.
Ø Penegakan
hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Ø Percepatan
pembangunan infrastruktur
Ø Pembangunan
daerah perbatasan dan wilayah terisolir
Ø Revitalisai
pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
Ø Peningkatan
kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
Ø Peningkatan
aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
Ø Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kesimpulan
yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ;
Æ Banyak
program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni
mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang
dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
Æ Banyak
pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada
dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia
yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
Æ Pembangunan
di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian,
perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain
untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk
mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Æ Dampak
pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan
ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan
pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat
pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian
tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
DAFTAR PUSTAKA
http://apriyanis.blogspot.com/2013/04/upaya-pemerintah-untuk-mengatasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan
http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran
http://viniafriani.blogspot.com/2012/04/upaya-pemerintah-mengatasi-masalah.html
http://www.scribd.com/doc/15891512/makalah-masalah-kemiskinan-ekonomi
https://radityoyuditama.wordpress.com/2013/06/10/kemiskinan-di-indonesia/
https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/
https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/12/21/cara-mengatasi-kemiskinan-di-indonesia/
https://www.academia.edu/3776031/Definis_Kemiskinan
Posting Komentar